Rupat Bengkalis Pindomerdeka.online
Wakil Presiden K.H.Ma’ruf Amin menerima Asosiasi Petani Kelapa Sawit Indonesia, karenanya ada satu Cita-cita Presiden Dan Wakil Presiden belum tercapai, bagaimana agar para Petani Sawit itu bisa punya Pabrik Sawit sendiri, itu Cita-cita nya, dijelaskan K.H.Masduki Baidlowi Jubir Wapres, Melalui Video siaran di medsos (14/12)
Sampai saat ini ternyata cita-cita Presiden dan Wapres itu belum tercapai dan itu sifatnya afirmatif dari Presiden dan Wapres. Untuk mendirikan Pabrik mini Sawit yang didirikan oleh para Petani Sawit sebagai Petani Sawit, sekira begitu,ucap K. H. Masduki, Jubir Wapres.
Lanjutnya,Wakil Presiden itu menginginkan bagaimana agar mereka Petani Sawit bisa juga mendirikan Pabrik, begitu, sampai saat ini tidak bisa karena ada hambatan,salah satu hambatan itu ada peraturan-peraturan yang dikeluarkan Dirjen Perkebunan Pertanian, itu dianggap menghambat terhadap rencana pendirian Pabrik Petani Sawit ini, imbuhnya.
Pada siaran informasi pers lainnya disebutkan, ada satu cita-cita yang diinginkan Presiden dan Wapres, bagaimana agar para petani sawit itu bisa punya pabrik sawit sendiri dan itu sifatnya afirmatif,” kata Juru Bicara Wapres Masduki Baidlowi dalam siaran pers Setwapres usai mendampingi Wapres Ma’ruf menerima audiensi Dewan Pimpinan Pusat Asosiasi Petani Kelapa Sawit Indonesia (DPP Apkasindo) di Istana Wapres, Jakarta Pusat, Jumat (8/12/2023) minggu lalu.
Ribuan Petani Siap Ramaikan Pertemuan Nasional Petani Sawit 2023.
Keinginan Presiden dan Wapres bagaimana agar petani juga bisa mendirikan pabrik-pabrik kecil sehingga mereka bisa mandiri. Dan keuntungannya bisa lima kali lipat kalau misalnya mereka punya pabrik sendiri,” ujar Jubir Wapres.
Katanya lanjut, Wapres pertama akan melaporkan pada Presiden bahwa cita-cita itu belum tercapai. Yang pertama, akan memanggil Kementerian Keuangan, yang kedua, juga akan memanggil Menteri Pertanian Dan Dirjen yang bertanggung Jawab dibidang itu,yang ketiga, serta juga akan memanggil Lembaga dibawah Kementerian Keuangan yang menghimpun dana-dana Sawit karena Dana Sawit itu sekarang ya, sudah cukup besar lebih dari 100 Trilliun, banyak digunakan oleh biodiesel dan itu para petani sawit yang kecil menengah ini ingin mendirikan Pabrik Mini belum bisa, kandas Jubir Wapres,K.H.Masduki.
Dalam siaran Video K. H. Masduki itu, Para Netizen tentunya pihak Petani Sawit turut komentar dan memberikan tanggapan, serta ucapan Terimakasih Pada Presiden Jokowi & Wapres Ma’ruf Amin sudah menjadikan kami Petani Sawit bagian penting dari cita-cita Bapak, I love U pak Jokowi-pak Ma’ruf Amin.
Terkait soal Pabrik Sawit Mini Masyarakat, pejuang nasib petani di Rupat, “Salikhin mengakui hasil prediksi para ahli bidang itu, kalau rata-rata petani itu memiliki 4 -14 hektar kebun sawit per petani maka bisa mendapatkan uang minimal 8 juta rupiah per bulan,hal itu sudah mampu menyekolahkan anak kita”.
Namun sampai saat ini sejengkal pun kita tidak diberikan hak untuk mengelolah lahan Perkebunan Sawit dilahan kita karena lahan Petani kita di Rupat ±22.000 Hektar itu seharusnya jadi kebun Sawit dari program revitalisasi, namun lahan sebagian besar dikuasai pihak kebun HTI akasia dari beberapa Desa dan di konsesikan sepihak tanpa Sosialisasi, tanpa identifikasi (tanpa Artikel Standing) menjadikan lahan kelompok Tani (sebagai lahan kawasan hutan/konsesi) sehingga terhambatlah para petani cukup lama, sejak tahun 2012 sudah konflik agraria VS Perusahaan HTI hingga tahun 2014 total Petani tidak dapat berbuat usaha di tanah lahan garapan sendiri sampai tahun 2023, kebun akasia HTI semakin luas dilahan petani, tanpa ada solusi kemanusiaan bagi petani.
Humas HTI “Arif” sempat mengakui tiap tahun memberikan hasil kerjasama pada Pejabat Setempat, sehingga masyarakat menanggapi, hal itu sudah tidak wajar lagi saat aksi di lapangan Agustus 2023 lalu, sebut warga ramai.
Sebagai Negara Demokrasi serta Pancasila sebagai Dasar, Lihat apa cerita saat mediasi Kantor Bupati selasa (3/10 /2023),janji pihak Pemda terkait dan Humas HTI Pekanbaru janji turun meninjau lapangan segera, tapi mana?, papar Salikhin.
Masyarakat terimbas rasa takut menduduki lahan di hantui rasa was -was yang disebut lahan konsesi perusahaan serta ancaman Karhutla yang akan memicu tindak pidana hanya bagi masyarakat yang menduduki lahan, terpaksa meninggalkan kegiatan pengelolaan lahan, lahan semakin menjadi belukar dan Hutan, kata Salikhin dengan kesan Kecewa.
Akhirnya konflik lahan VS Perusahaan Kebun HTI belum ada penyelesaian, bagaimana nasib petani Pulau Rupat ? Apa yang dapat di harapkan dari ucapan pidato para pihak hasil mediasi Bengkalis? Bagaimana nasib kita dari Bapak Presiden Jokowi Pada Video beredar sejak tahun 2019-2021 bahwa masyarakat agar tidak terjerat hukum maka kembalikan lahan masyarakat,lahan Desa, yang dikonsesi itu agar terlepas dari jeratan hukum, baik Perusahaan Swasta, BUMN, jika sulit-sulit cabut izinnya, kata Presiden Jokowi dengan tegas.
Banyak pihak takut dengan Perusahaan ini, maka masyarakat mengharapkan pada Perpres no. 88 thn 2017 itu dan janji inti pidato Presiden Jokowi tersebut belum ada proses / Perintah Presiden Lewat Siaran Televisi dan Video beredar itu, khususnya Rupat Bengkalis, Keadaan kita seharusnya dapat di tinjau Presiden Jokowi sejak itu, karena kita telah menyerahkan dokumen langsung pada KmenLHK Siti Nurbaya saat turun di Pantai Raja Kecik Bengkalis, terkait kasus ini, ungkap Tokoh pejuang “Salikhin”.
Perusahaan diduga korporasi,memonopoli lahan rakyat,kita tinggal menonton,sedih.
Setidaknya kita sudah miliki Kebun Sawit sehingga kita bisa menikmati arti kemakmuran, kata Likhin, mereka pihak tertentu diduga menikmati kemakmuran misalkan kekayaan monopoli, disitu dugaan para pihak dapat manfaat saat mengejar cita-cita sehingga seakan terkesan terhutang budi terlihat tidak dapat berbuat tegas mengambil kebijakan sesuai ketentuan dari kesalahan perusahaan.
Jangankan kita mau membuat Pabrik Sawit mini, mau mencoba bersihkan lahan saja sempat dipanggil, diproses pihak berwajib beberapa kali. Seakan warga mau dijadikan tersangka,apakah tidak terbalik? mau berbuat usaha apa anak tempatan ini, apakah harus menonton mereka terus?.
Habis waktu kita berulang-ulang, seakan para pihak ikut dengan kehendak perusahaan, maka kita harus tetap semangat mencari jalan untuk keadilan ini,ucapnya lagi.
keberpihakan para pihak lain nya tergambar ketika diminta kewajibannya untuk membela Rakyat,tapi beralasan: Kami kerja atas perintah, tidak punya wewenang membuat kebijakan, habislah kami, nah !,,ini harus kita fahami siapa Penguasa pihak Pengusaha ini?masyarakat petani kecil sebagai korban sudah mengalami belasan tahun, tapi belum ada tempat pengaduan nasib di wilayah kita sendiri, apakah menunggu masyarakat berkehendak secara sepihak pula?, tegas Likhin.
Apa kata Herman, S, “Ketum Pekat IB DPK Rupat?”, Saya sudah cukup banyak mengikuti Sosialisasi,Mediasi, Koordinasi kasus ini, dari tingkat bawah hingga ke Pusat Jakarta menghadap Mensekneg, dan juga rapat dengan berbagi-bagi pengalaman para Lembaga Sosial, namun transportasi kita terbatas sehingga belum jumpa titik temu, kecuali ada perubahan Pemimpin Publik di Negeri kita Cintai ini, agar Negeri ini tetap bermarwah maju sejahtera dengan terwujudnya petani terlebas dari tekanan was-was atas ke tidak pastian status terkait konsesi lahan dan kawasan yang menjadi persoalan.
Kata Herman, S, kita juga harus melihat dulu watak calon Pemimpin dan serta koalisinya sesiapa sekelilingnya?,jelasnya,Sabtu(16/12)
Informasi berkembang tentang akan membangun Petani Sawit dan dihimpun dari beberapa sumber informasi Publik yang beredar di televisi, melalui Video medsos lainnya, Jum’at(15/12) dirilis pindomerdeka, semoga Berita khusus Petani Pulau Rupat Bengkalis ini dapat dibaca Presiden RI,Wapres dan KmenLHK,harap para Tokoh pejuang Nasib Petani Rupat**(Zaini)
