Paluta, Pindo
Korupsi Dana desa merupakan permasalahan serius yang sering terjadi dengan modus yang beragam mulai dari dugaan penggelapan proyek fiktif sampai penyewelengan ke aset desa.
Kerugian negara dana desa bisa mencapai ratusan juta sampai milliaran rupiah.proyek pembangunan desa yang tidak benar di realisasikan Tapi anggarannya di habiskan.
Inilah yang diduga terjadi di desa Hasambi, kecamatan padang bolak julu, kab, Padang Lawas Utara.
Berawal dari kunjungan ini lsm Bkri mencoba menjumpai ketua BPD nya mengkonfirnasi realisasi pengunaan dana dess tahun 2023 dan 2024.
Dan langsung di tujukan kepada ketua BPD tentang dana desa tahun 2023.
* Pembangunan/ rehabilitasi/Peningkatan pengerasan jalan desa Rp 187 385 500.
* pengelolaan dan pembuatan jaringan/instlasi komunikasi dan informasi lokal desa* Rp 25.500.000,
* penyelenggaraan informasi publik desa Rp 8000.000
[31/5 14.13] pindo Latu Hahari: – Penyelenggaraan pos yandu 14.252.000
– hari besar keagamaan/hari kemerdekaan 16 925 000
– penyusunan laporan kepala desa Rp 6.122.3000
– pembangunan keuangan Rp 6.063.000
– propil kependudukan potensi desa Rp 5.871 000
– penyediaan operasional pemerintah desa. Rp 56.305.800
– jaminan sosial bagi kepala desa 7.517.568.
Dana desa tahun 2024
– Peningkatan kapasitas kepala desa Rp 55.390.500
– peningkatan kapasitas perangkat desa Rp 14.955.500
– 0perasional pemerintahan desa Rp15.000.000
– tunjangan perangkat desa 1.800.000
– penyusunan dokumen perencanaan dana desa Rp 5.538.500
– penyusunan dokumen keuangan dana desa. Rp 6.771000
– tunjangan BPD Rp 1.800.000
– penyediaan operasional pemerintah desa Atk. Rp 29.361.400
– hari besar keagamaan Rp 9.350.000
– pembinaan Lkmd 15.000.000
– penyelenggaraan pos yandu Rp 16.600.000
– penyediaan alat Kb kontresepsi Rp 29.500.000,
Setelah Lsm bkri selesai mengkonfirmasi ketua BPD Hasambi ini menjelaskan saya cuma tahu bangunan memang masuk ke desa ini tapi tidak pernah kami tahu
Berapa nilainya apa lagi kegiatan lainnya.
Kepala desa kami tidak membuat plank merek dan tidak transfaran dalam pengelolaan desa kami.
Saya mengucapkan banyak terimakasih kepada rekan lsm dan media karena sudah berkunjung ke desa kami.
Dan saya mengharapkan untuk melakukan pembinaan agar desa kami maju ke depannya itulah yang dapat saya sampaikan,” tuturnya.
Dari hasil konfirmasi ini LSM BERANTAS KORUPSI REPUBLIK INDONESIA (BKRI) Propinsi sumatera utara menduga Kepala desa Hasambi adanya dugaaan korupsi dalam realisasi penggunaan dana desa tahun 2023 dan 2024.
Dengan adanya dugaan ini
LSM berantas korupsi RI menjumapai kepala desa hasambi .beliau mengatakan saya berjumpa dulu dengan ketua BPD.
Saya tanyakan apa benar hasil konfirmasi ini.
Dari hasil kunjungan dan temuan ini Lsm Bkri sumatera utara akan membuat laporan resmi ke Polres Unit Tipikor Tapsel.
Kiranya dapat menelusuri dugaan kasus ini atau agar dapat turun ke Desa atau agar dapat memanggil kepala desa Hasambi, TPK dan bendahara.**(latuharhari)
