Kandis, Pindo
Kinerja Penghulu Kampung Kandis Kecamatan Kandis Kabupaten Siak Riau kembali menuai sorotan
Dari informasi yang dihimpun jurnalis dan sudah viral disejumlah media seperti media detik com, jumlah dana kampung yang sedang gencar dipertanyakan tersebut sebesar Rp. 1.450.000.000,- (Satu milyar empat ratus lima puluh juta,) dari berbagai kegiatan Bumkam pada tahun 2024.
Adapun kejanggalan yang dipertanyakan sebagai berikut :
1. Unit Usaha Bumkam Viar motor penyertaan modal tahun 2023 dengan sumber dana Bumkam Rp. 150.000.000,-. Keterangan ; Sesuai Mou dengan pihak pengelola pembagian hasil 40;60 ( Bumkam : pengelola) seharusnya disetor ke bumkam Rp. 500.000/bulan namun PAD kampung kandis 2022-2023 terlapor Nihil
2. Ternak kambing 2022 sumber dana BKK Prov. Rp. 88.000.000,-. Keterangan ; Ternak kambing yang dibeli adalah induk yang kurang sehat (kambing akhir)
Sehingga banyak yang mati.
3. Sablon Rp. 142.382.000,-. Keterangan ; Tidak beroperasi, mesin kondisi rusak (tidak ada hasil).
4. Dana penyertaan Modal Bumkam 2023 (PKS mini) Rp. 107.230.000,- . Keterangan ; Tidak beroperasi akibat kurang modal (hasil ke bumkam tidak ada).
5. Usaha bordir dana pemberdayaan 2023 Rp. 69.000.000,-. Keterangan ; Unit usaha tidak jelas kegiatan dan pengelolanya.
6. Dana pemberdayan 2023 Unit usaha Pembuatan Tahu Rp. 75.000.000,-. Keterangan ; Tutup tidak operasi.
7. Dana pemberdayan 2023 unit usaha produksi toge Rp. 75.000.000,-. Keterangan ; Tutup Tidak operasi.
8. Desa wisata bersumber dana Bumkam Rp. 150.000.000,-. Keterangan ; Hasil perjanjian dengan pengelola dari setiap pengunjung menjadi PAD Rp. 1000 sampai Agustus 2024 telah disetor Rp.1.700.000,- degan perjanjian dana di kembalikan setiap 5 thn dengan perpanjangan 1 periode.
9. Pakan ternak bersumber dana bumkam Rp. 92.000.000,-. Keterangan ; Nihil.
10. Penyertaan modal (toserba) Bumkam Rp. 93.000.000,-. Keterangan ; Beroperasi namun kurang bantuan modal.
11. Penyertaan modal pengelolahan Jalan (Makmur Jaya 2) Bumkam Rp. 82.000.000,-. Keterangan ; Tidak ada info pengembalian dana.
12. Peternakan ayam kampung (Pemberdayaan) Rp. 75.000.000,-. Keterangan ; Nihil.
13. Pengelolahan jalan Makmur Jaya I bersumber dana Bumkam Rp. 50.000.000,-, Dana bersumber penjualan sapi 3 ekor RP.31.000.000,-, Pinjaman dari Bumkam Rp. 12. 000.000,-, Pinjaman dana pribadi Penghulu Rp. 7000.000,-. Keterangan ; Hasil akhir dari unit usaha nihil.
14. Palawija jagung (Pemberdayaan) Rp. 96.051.720,-. Keterangan ; Tidak ada hasil.
15. Budidaya ikan tawar (Pemberdayaan) Rp. 106.579.500,-. Keterangan ; Tidak sesuai kesepakatan yang seharusanya di bagi 3 kelompok pengelola namun hasil akhir hanya satu kelompok dan tidak ada hasil.
16. Bumkam kandis tidak pernah membuat laporan keuangan.
Salah seorang Anggota Bapekam Kampung Kandis menyatakan,” setahu saya, Ketua Bumkam adalah hasil penunjukan dan bukan melalui proses seleksi,
“Hancur sudah Kampung kami ini diakibatkan kesewenang-wenangan pak penghulu. Ketua Bumkam yang ada sekarang juga bukan terpilih berdasarkan proses seleksi tapi berdasarkan kepenunjukan oleh penghulu Kampung Kandis sendiri,” sebut salah satu Anggota Bapekam.
Penyaluran dana untuk unit usaha bersumberkan dana Bumkam diduga tidak melalui proses musyawarah bersama Bapekam Kampung Kandis.
Hal ini sesuai pengakuan salah seorang anggota Bapekam Kampung Kandis sendiri yang lagi-lagi tidak ingin identitasnya dikemukakan ke publik.
” Setiap keputusan penyaluran dana ke setiap unit usaha, setahu saya tidak pernah melalui musyawarah bersama kami selaku Bapekam Kampung Kandis.
Asal Penghulu setuju maka aliran dana akan terealisasi dan kebanyakan kami mengetahui setelah proses pengawasan yang kami lakukan sendiri,” ungkapnya.
Selanjutnya warga yang juga tak mau menyebut namanya menduga Penghulu Kampung Kandis MSN tidak transparan, atau mungkin ada kolaborasi antara Kepala Desa dengan Ketua Bumkam Kampung Kandis dengan dugaan raibnya anggaran hingga milyaran rupiah tersebut diatas.
MSN sendiri saat dikonfirmasi melalui whatsapp menjawab
“Silahkan cek ke lapangan, nanti berita itu akan saya bantah di media lain” sebutnya.
Hingga berita ini diterbitkan, Ketua Bumkam, bernama Roni belum bisa ditemui.
Sementara itu Inisiator LSM GAPOTSU bak H. P. Daulay MSi, menanggapi berita ini dengan serius,” kami tak perlu banyak cerita, yang jelas kami akan menyurati pihak Kajari, unit tipikor polres, inspektorat dan instansi terkait, agar memanggil dan memeriksa Kades dan menjelas ada apa dengan tanda tanya uang rakyat ini. ** ( J.Sitorus )
