Rantauprapat, Pindo

Kantor Dinas Pendidikan Labuhanbatu yang berlokasi di Jln Binaraga Rantauprapat Kab. Labuhanbatu seperti Terlantar bagai tak bertuan , padahal menurur salah seorang petugas piket jumlah staf dan honorer di dinas pendidikan ini hampir 80 orang.
“ Apa kepala Dinas sibuk terus, sehingga tidak ada waktu mengatur anggotanya atau menyuruh petugas kebersihan, apa dia sibuk tugas luar keluar kota atau ngurus kebon atau ngurus restoran dan urusan lainnya, sehingga kantor yang mengrusuri SDM anak generasi penerus bangsa itu seperti tak berpenghuni,” ujar Pak Dodi pemerhati pendidikan warga Rantauprapat kepada jurnalis tgl 17/3-2025.
“ Pagar depan jorok, Semak rumput menjulang berlumut, sekitar Gerbang pos jaga semak ditumbuhi rerumputan dan sekitar paret ditumbuhi semak belukar, Lampu teras Menyala di Siang Hari, begitu juga plang berkarat pudar, asbes rusak, ”

Disisi lain tempat pada pertengahan bulan Maret 2025 baru baru ini mengalir deras informasi bahwa sejumlah guru SD negeri dari kecamatan Rantau Utara dan Rantau Selatan yang namanya takut dipublikasikan mengeluh atas dugaan pungli pemberkasan sertifikasi guru sebesar Rp 200 ribu per orang tanpa bisa ditawar dengan modus diberikan pakai bungkus kertas terbuka kepada seorang staf beinisal M…,” inilah nasib kami bawahan ini, kami dipungut biaya sebesar Rp 200 ribu per orang, kami tak tahu berapa jumlah semua guru yang sertifikasi, pokoknya banyak lah yang memberikan uang , jumlah SD di 2 kecamatan ini saja ada sekitar 50, kalau diestimasi per sekolah 5 orang saja guru sertifikasi, maka hitung sendiri pak ( 250 guru x Rp 200.000 = sekitar Rp 50 juta/ 2 kecamatan, red) , itu baru 2 kecamatan, sebenarnya kami mau ngasih , tapi jagan dipatok dan kuranglah, ” tambahanya.
Ketika jurnalis berulang kali ingin mengkonfirmasi Kadis, namun pak Kadis tidak pernah berada di berjumpa,” pak Kadis tak ada pak,” kata seorang petugas piket.

Di tempat terpisah, inisiator LSM Gapotsu Bapak H. P. Daulay SP MSi menanggapi hal ini dengan datar,” ini tidak mengherankan, walaupun semua pejabat di negeri ini tidak dibenarkan menerima upeti yang berkaitan dengan tugasnya,” namun demikian kita coba sampaikan kepada Kajari Unit tipikor Polres Labuhanbatu dan instansi APH di Kabupaten, Propinsi dan Pusat, agar kasus ini ditelusuri diselidiki, karena hal terjadi setiap ada pemberkasan dan atau agar dinaikkan tunjangan jabatan yang banyak , supaya praktek pungli ini berkurang,” ujar pak Haji Daulay MSi yang juga tokoh pers berpengaruh di 5 propinsi ini dan mantan Kadis ini.
Apa tanggapan Kepala Dinas dan instansi terkait akan ditelusuri dan dimuat pada edisi berikutnya.**( Tim)