Rantauprapat, Pindo
Menjadi Perhatian Warga Net atas Postingan akun Face book disinyalir akun seorang Wali murid SMK Pemda Rantauprapat “Ria Riah” yang berkeluh kesah terkait patokan dana Pengambilan Ijazah anaknya pada SMK Pemda Rantauperapat Labuhanbatu Sumut, baru baru ini.
Dijelaskan, sebelumnya meski dirinya bukan tergolong orang yang mampu, namun dengan senang hati seorang wali tersebut memberikan uang melalui anaknya sumbangan terima kasih Rp 100.000 ( seratus ribu rupiah) untuk Pengambilan Ijazah anak tersayang yang tamat belajar tahun ini di SMK Pemda tersebut.
Tanpa disangka pemberian itu ditolak, karena terlalu sedikit dan harus tambah menjadi Rp 150.000. akhirnya siswa itu dan beberapa siswa lainnya tanpa belas kasih pulang dengan tangan Kosong Tanpa membawa kertas Surat Tanda Tamat Belajar,.” Jelas wali murid, Sabtu 16/11/2024.
“Ya Om. Anak saya sekolah di SMK Pemda Rantauprapat dekat RSUD, sudah saya kasih tadi salam tempel pasrah tapi tak rela Rp 100.000, tapi mereka tolak dan minta tambah 50.000. lagi, karena itu ada beberapa siswa termasuk anak saya pulang dengan tangan kosong” terang wali murid kepada Pindo.
Konfirmasi media melalui WhatsApp kepala sekolah SMK Pemda Rantauprapat Bahder Johan Lumban gaol membantah hal tersebut bahwa Pihaknya sebagai kepala sekolah tidak ada memerintahkan untuk melakukan Pengutipan.” Jelas Bahder J Lumban gaol.
“Di SMKS Pemda tidak ada yg disebut administrasi Ijazah..yg ada hanyalah sumbangan sukarela..Tindakan memulangkan siswa tsb TDK sepengetahuan saya. Dari kepsek TDK ada Perintah Pengutipan”
Lebih lanjut dipertanyakan apakah staf bapak yang menjual nama Kepsek saat meminta / pungli murid saat mengambil Ijazah ?, hingga berita ini ditayangkan belum mendapat jawaban dari Bahder J Lumban Gaol.
Sebenarnya hal ini sudah sering terjadi di sekolah lain di Rantauprapat, seperti yang terjadi di SD Neg Kampung Baru Rantauprapat, itu dengan alasan tidak membayar uang perpisahan Rp 250.000, seorang siswi miskin tidak dikasih SKHU, sehingga siswa tak berdosa itu gagal mendaftar ke SMP Neg dan sekarang gagal menikmati Program belajar 9 tahun.
Di pelosok desa di Labuhanbatu issu kejadian serupa terjadi, dimana Oknum Kepsek memanfaatkan Komite Sekolah berjamaah melakukan pengutipan Liar hanya berlandaskan dasar rapat komite, suka rela, dengan alasan macam macam, mulai dari alasan perpisahan dan kenang-kenangan saat mengambil izajah , syukuran dll, apa tidak pungli namanya ?,” kata sejumlah mahasiswa di depan Kampus Alwasliyah Rantauprapat.
Diminta tanggapan Pengamat Pendidikan Sumbagut Bapak H. P. Daulay SP MSi, secara tak terduga, dirinya seperti mengecamkan Bupati Labuhanbatu dan DPRD serta pihak Yayasan,” Saya pernah mengecam Bupati dan Pimpinan DPRD di Sumbar dan Aceh, memohon agar dikucurkan dana APBD ke sekolah milik Pemda disana, bukan kah sekolah itu sekolah Pemda ? ,” terang Pak Haji Daulay SP MSi mantan dekan kampus ternama di Labuhanbatu itu.
Kita prihatin, karena staf pengutip/ Pungli disana bunyi mengaku bahwa Pungli yang dilakukan, dibalik layar adalah perintah guru dan kepala sekolah, ” tutur pak haji Daulay MSi yang juga Alumni S-2 USU tahun 2003 ini.
Alasan yang lebih logika adalah karena gaji Kepsek , guru dan staf terlalu sedikit, jauh dibawah UMR , yang sudah ditetapkan pemerintah yang besarnya lebih Rp 3 juta per bulan , ironis nya terjadi di seluruh Kabupaten di Sumut, Pemerintah menerbit kan angka UMR, sementara gaji honorer di Pemkab hanya Rp 1,5 juta, bahkan ada staf Sekolah SD gajinya Rp 500.000 per bulan , jangan jangan warga akan mengejek semua Bupati dan DPRD di propinsi ini dengan ejekan Oknum Aparat kaleng kaleng, aparat tukang teken , aparat yang kurang memikirkan nasib warganya pencari tenaga kerja , apa tidak dungu namanya ?, sekali sekali coba berikan saran, surat protes kepada Menaker dan Menkeu serta kepada Ketua DPR Pusat, jangan asal ngomong, asal menetapkan UMR bagi Perusahaan, tetapi tetapkan juga UMR buat honorer guru guru, staf sekolah Pemda dan honorer Pemkab ?,” tegas pak Haji Daulay yang digelar dengan Roky Gerungnya Sumut ini.
Hal positif bisa saja kita ciptakan di Labuhanbatu, untuk itu saya sarankan kepada tokoh Labuhanbatu agar mendukung Bupati dan Pimpinan DPRD supaya dapat menambah kucuran dana ke STM Pemda kebanggaan Labuhanbatu itu, naikkan gaji Guru dan Staf SMK Pemda, supaya mereka tidak melakukan pungli lagi, dan tak ada salahnya berikan fasititas mobil kepada Kepala Sekolah STM Pemda, sepert Otorita Batam memberikan dua unit mobil baru Plat Merah kepada Kampus Unrika Batam, milik Alm DR Amarullah Nst MBA, coba dipelajari adik adik anggota DPRD yang baru, jika masih pungli juga mereka, maka saya minta agar kinerja Kepala Sekolah di evaluasi dan atau jika perlu copot saja, ” pinta Pak Haji Daulay MSi Tokoh Pers di 5 propinsi itu,.
“ Menurut ilmu manaj emen, kepala sekolah harus tahu, apa yang terjadi dilingkungannya, “ satu helai daun pun yang jatuh di lingkungannya, Kepsek harus tahu, jangan dipikirnya kepala sekolah itu kerjanya hanya teken- teken dan rapat saja, “ kata mantan Kepsek di SMT Pertanian Perjuangan dan Mantan Dekan ini
“ Kita akan segera menyurati kasus memalukan ini kepada Bupati, DPRD dan Kejaksaan, jangan jangan penggunaan dan BOS disini juga bermasalah, kita tawarkan solusi membangun, ” timpal Ketua Umum DPP LSM Gapotsu Lely Anggraeni. ** (Julip Effendi/Caom/Tim)