Dolok Sanggul, Pindo
Wartawan dan Sejumlah warga di 17 desa dari 22 desa di kecamatan Pakkat Kabupaten Humbahas Sumut mempertanyakan penggunaan dana desa dengan nilai hampir Rp 1,5 milyard per tahun yang saat ini sering dikeluhkan warga, apalagi Pak Kades sulit ditemui dan kalaupun masuk kantor hanya sebentar, sehingga Kades sulit dijumpai Wartawan dan LSM di kantornya.
Demikian dikatakan sejumlah warga desa Purba Bersatu tgl 7/10-2024,” setelah diberitakan Media Pindo Merdeka Pak Kampung ( Kades) akhir akhir ini sudah sering masuk kantor, walau sebentar, lalu keluar, saya juga tak tahu kemana dia pergi, katanya pergi menghadiri rapat ke kecamatan, ke kabupaten Humbang, ke Ladang, apa salah itu ?” tanya warga desa Purba Bersatu yang rumahnya dekat dengan kantor Kades.
Sementara kasus yang menjadi teka teki ini mendapat perhatian serus dari Inisiator LSM Gapotsu, “ ini yang kita diskusikan akhir akhir ini, karena sudah viral di media massa terutama di Koran Pindo Merdeka dan On Line di daerah Medan dan Dolok Sanggul dan lapisan masyarakat Pakkat, khususnya bagi kalangan perantau peduli kampung halaman, ” data penggunaan Dana Desa Purba Bersatu, Desa Hau Agong dan sejumlah desa lainnya di Kecamatan Pakkat Humbahas , RAPB Des dan RAB nya sangat dibutuhkan warga dan LSM untuk mengawasi dan menghindari informasi fitnah menyesatkan, namun disayangkan sangat sulit mendapatkan, tidak dikasih stafnya,” ujarnya.
“ Staf Pak Kades seolah olah mempersulit, dan seakan akan menganggap data itu rahasia , dimana menurut Konfirmasi sebelumnya, ada Kades mengatakan bahwa RKPDES , RAB Desa, LRA RAPB des dan dokumen keuangan lainnya, tidak boleh diketahui oleh LSM dan warga.
JIka dibuka Internet/ Google,terbaca bahwa pemerintah menganjurkan agar warga perduli pembangunan dana desa, warga turut mengawasinya, agar para pelaksana jangan jadi koruptor, jangan leluasa mencuri uang rakyat, jadi saya lebih percaya bahwa mungkin dana pak Kades tidak cukup untuk biaya poto copy, itu lebih masuk akal, agaknya warga Purba Bersatu juga tahu apa fungsi dan manfaat RKPDES , RAB Desa, LRA , nanti kita coba minta secara tertulis kepada kepala desa dan Ketua BPD RKPDES , RAB Desa, untuk kita sebar kepada tokoh yang perduli pembangunan di desa itu, kalau butuh biaya poto copy dan uang rokok Kedes dan bendahara, saya bayar, kita tes apakah pemdes berani transparan,” tegas pak Haji Daulay MSI.
“ Saat ini sejumlah pertanyaan tersebut sudah menumpuk seperti sumbatan di benak para tokoh warga dan mulai sekarang akan dibantu dan dilindungi identitasnya oleh LSM Gapotsu,” kata Pak Haji Daulay MSi yang dikenal dengan LSM nya yang getol dan rajin menyurati Aparat Hukum Penegak (APH) (Kapolri, Kejagung, MA dan instasni terkait lainnya) baik di Kabupaten, Propinsi maupun lintas sektoral lainnya.
Pertanyaan yang paling sering menjadi bisis- bisik tetangga di desa Purba Bersatu adalah data bagi bagi kue dana desa mulai dari data realisasi biaya Ketapang (Ketahanan Pangan), pembagian ternak ikan yang disebut sebut dibagikan hanya kepada Aparat, lalu keberadaan mesin pengolah Pakan ternak tahun 2022, distribusi dana Covid 2023, PKH, BLT tahun 2023 dan 2024 yang dinilai warga pembagiannya pilih kasih, belum lagi kerusakan rehab titi yang bahan kayunya diduga berasal dari kayu illegal, ditambah lagi usaha tambang Galian C Batu Padas diduga Illegal milik Kades yang luput dari kaca mata Kapolsek Pakkkat dan bhabinkamtibmas nya, yang sudah di stop baru baru ini, mungkin karena diberitakan media Pindo Merdeka, lebih seram lagi Laporan Dumas tentang Dana Ketapang tahun 2023 yang di lapor pada akhir 2023, ini juga disebut sebut seperti di peti es kan oleh oknum lembaga APH tertentu, minimal pelapor sampai saat ini tidak tahu dimana sangkutnya, apakah peti es atau apa,” terang pak Haji Daulay .
Khusus dugaan Izin Tambang Batu Padas Pakai alat berat beko yang rentan merusak ekosistem, saat ini sudah disurati dilaporkan LSM Gapotsu kepada Kapolres, Kapodasu dan instansi terkait di Kabupaten sampai ke Jakarta, sementara kejanggalan pembelian ketapang mulai dari harga bibit jagung yang diduga mark up diatas harga HET, jumlah pupuk yang dibagikan dengan dana pagu sekitar Rp 190 juta, masih kabur,” tegas Pak Haji Daulay MSI sambil mengungat laporan warga anggotanya.
Ini yang akan diungkap secara terang benderang oleh LSM Gapotsu dan akademisi, termasuk pemecatan Kaur yang belum jelas ujung pangkalnya, demikian juga gaji Kaur yang bersangkutan,” jika perlu kita buat demo dukungan moril kepada Kapolres Humbang dan Kapoldasu, ini sudah biasa kita lakukan dengan biaya sendiri, kita tunjukkan tidak ada yang kebal hukum di negeri ini, yang ada intimidasi para koruptor dan mafia menyuruh pemain bayaran membakar rumah aktivis, seperti yang terjadi di kabupaten Karo dan Labuhanbatu serta di daerah lainnya.
“ Kami minta kepada Aparat Desa Purba Bersatu dan desa Pakkat Hau Agong serta 17 desa dari 22 desa di kecamatan Pakkat agar memberikan informasi seluas luasnya kepada warga/ LSM , tentang data dana desa dan agar melibatkan warga memantau kegiatan yang dikerjakan oleh tukang dan TPK, dan tolong kerjasamanya memberikan jawaban yang terang benderang atas pertanyaan warga yang akan didampingi / diwakili LSM Gapotsu dan Wartawan Koran Pindo nanti, bagi warga yang segan kepada peranggkat desa atau takut kepada Polisi, silahkan hubungi kami di HP. 0812 6581 776, identitas akan dijaga, ” kata pak Haji Daulay MSi mantan Kepala Dinas dan malang melintang di sejumlah dinas pemerintahan ini.
Terkhusus kepada Kades Pakkar Hau Agong yang nota bene mantan Aparat TNI yang selama bertugas dikenal memiliki disiplin tinggi agar mempertahankan dedikasinya, tunjukkan kepada para Kepdes di Kec Pakkat agar jangan ragu ragu meminta warganya ikut mengawasi Pelaksaan Dana ADD / DD, pertahan kan selogan TNI manungal, merkyat dan selalu dekat dengan rakyat, bahwa Pemdes, TNI harus manunggal dengan rakyar untuk membangun desa, berikan data Penggunaan Dana Desa, RKPDes, RAB Des, LRA dan data lain nya, kalau tak ada uang bapak bapak mengcopy datanya, maka dari saya uangnya,” pinta Pak Haji Daulay MSI serius.
Ketika informasi ini dipertanyakan Kepada Kepala Desa Purba Bersatu , Kepala Desa Pakkat Hau Agong mereka belum memberikan penjelasan, demikian juga dan tanggapan Bupati, Kapolres dan Kajari akan diterbitkan pada edisi mendatang .**( Tim/Pemred)